POJOKRAKYAT – Ketua Ikatan Kemuakhian Masyarakat Lampung Selatan (IKAM) Rully Hadi Putra yang akrab disapa Rully Maja menanggapi dingin aksi demontrasi yang digelar oleh ratusan massa LSM GMBI dan massa AMHLS di Jakarta, Kamis (13-1-2022).

Menurut Rully, aksi yang diusung oleh GMBI dan AMHLS merupakan isu lama dan sudah basi. Rully menyayangkan dengan aksi yang digelar, sebab menurutnya, lembaga hukum seperti KPK tidak bisa di intervensi untuk sebuah kepentingan politik.

“KPK sebagai lembaga hukum yang tidak bisa di intervensi. KPK memiliki marwah hukum yang tidak bisa diragukan lagi,”jelas Rully.

“Jika benar ada fakta hukum, disitu ada keterlibatan seseorang tersangka korupsi, pasti sudah ditarik saat itu juga. Jadi issu Nanang Ermanto tidak bisa di goreng-goreng seperti ini. Ini jelas ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas,” tambah Rully.

“Padahal sudah jelas posisi pak Nanang Saat itu adalah seorang wakil bupati yang nota bene tidak tau menau masalah kebijakan,” kata RUlly.

Ditemui terpisah, salah satu tokoh masyarakat Lampung Selatan, Sulaiman Alfakadis mengatakan, demontrasi boleh-boleh saja dilakukan sebagai warga masyarakat, namun, musyawarah seharusnya dikedepankan untuk membangun Lampung Selatan lebih baik lagi.

Sulaiman menjelaskan, tidak mudah mencari sosok Bupati Lampung Selatan seperti Nanang Ermanto, yang benar-benar mendarma baktikan dirinya untuk Lampung Selatan.

“Demon boleh-boleh saja tapi yang perlu diingat mencari Bupati seperti pak Nanang ini agak sulit kita menemukannya, jadi kita patut bersyukur ada Bupati seperti beliau, orang mudah diajak bicara,” ujar Kang Leman, sapaan akrab Sulaiman Alfakadis.

“Ayuk kita bicara, gimana kita mau membangun Lampung Selatan ini dengan baik dan cepat kalau disatu sisi kita obok-obok sementara masalah yang dituntut masalah yang sudah sangat lama sekali dan itu kita serahkan saja dengan KPK karena itu memang domainnyaa KPK, sementara sekarang apa Bupati tidak kerja?, apa Bupati kita tidak memikirkan rakyatnya? ujar Sulaiman .

“Kita lihat saja Bupati tidak pernah istirahat, sekalipun hari libur beliau masih kerja kerja dan kerja. Kerja sama dengan legislatif berjalan dg baik, bahkan capaian serapan anggaran merupakan yang terbaik se-Indonesia. Jadi mari kita dukung kerja Bupati, kita bersatu untuk menuju masyarakat Lampung Selatan sejahtera,” pungkas Sulaiman Alfakadis.

Sementara itu, seorang warga Palas, Khairul menggapi sinis terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan GMBI dan AMHLS.

“Apa yang mereka lakukan, menghabiskan energi. Masyarakat jenuh. Lebih baik kita mengisi pembangunan, mendukung Bupati Lampung Selatan yang sedang giat-giatnya membangun,”jelas warga Palas, Khairul.

Pada bagian lain, warga Candi Girang, Kelurahan Way Urang, Kalianda memberikan tanggapan yang sama.

” Buat apa kita mengungkit-ungkit berita seperti itu. Saya sebagai warga masyarakat sangat berterima kasih atas kepemimpinan pak Nanang,”ujar Yuliana.

“Bantuan BLT lancar, bantuan bedah rumah nyata dilaksanakan, insentif guru juga lancar. Buat apalah kita mengungkit-ungkit tentang berita yang tidak penting bagi kita,” tambah Yuliana.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan guna menjawab tantangan kedepan dan dapat bersaing dengan daerah lain.

Pembangunan Bakauheni Harbourt City (HBC) merupakan salah satu tantangan bagi Lampung Selatan bagaimana menopang keberadaan HBC.

“Saya tidak mau masyarakat Lampung Selatan hanya menjadi penonton ketika BHC nanti sudah ada. Itulah sebabnya, meski ditengah pandemi, saya berupaya semaksimal mungkin membangun berbagai sektor untuk menunjang HBC,” ujar Nanang disuatu kesempatan.

“Ada kebun edukasi sebagai sarana rekreasi masyarakat yang masuknya gratis. Ada wisata Pantai Kedu, dan wisata bahari lainnya. Kita juga sedang mengembangkan desa wisata, pembangunan UMKM, dan lain-lain yang kesemuanya untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Nanang.

“Kita butuh suasana kondusif agar investor mau berinvestasi di Lampung Selatan. Jika Lampung Selatan tidak kondusif, investor tidak mau menanamkan investasinya, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan,” pungkas Nanang. (*)